Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Depohar 40

 

Depohar 40, Bandung. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Depohar 40 (9/12/2021).

Bertempat di Gedung Omega Depohar 40 Lanud Sulaiman, dilaksanakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Depohar 40. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Depohar 40, Para Kadis, Dansathar, Kadisops Lanud Sulaiman, Kasatkomlek Korpaskhas, seluruh Perwira dan perwakilan Bintara, Tamtama dan PNS Depohar 40.

Komandan Depohar 40, Kolonel Lek Jauhari, S.T., M.I.Pol, selaku Ketua Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Depohar 40 dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas adalah langkah awal menuju reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel, pelayanan prima dan memuaskan. Depohar 40 sebagai bagian dari instansi pemerintah, tentunya turut melaksanakan pembangunan zona integritas, guna mewujudkan Depohar 40 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan pembangunan zona integritas yang diselenggarakan ini, merupakan bentuk keseriusan serta kesungguhan kita dalam mengukuhkan diri sebagai salah satu institusi yang mempunyai komitmen guna mencegah terjadinya korupsi.

Share:

Baca >>

Anggota Depohar 40 dan 70 baik Militer dan PNS Melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Gedung Cendrawasi Lanud Sulaiman Bandung

 

Anggota TNI AU dari Kesatuan Depohar 40 dan 70 baik Militer dan PNS melaksanakan vaksinasi Covid-19 hari ini Jum’at 12/03/2021 di Gedung Cendrawasi Lanud Sulaiman Bandung. Hadir dan ikut melaksanakan vaksinasi pada saat tersebut adalah Komandan Depohar 40 dan Komanda Depohar 70 beserta para Kadis dan Dansathar dari kedua kesatuan tersebut.   Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh  308 Anggota.

Kegiatan vaksinasi ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terlihat, para prajurit dan PNS mengantri untuk mengikuti vaksinasi dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak  sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian, tempat-tempat atau alur pelayanan vaksinasi juga tampak tertib.  Kegiatan vaksinasi ini dimulai sejak pukul 07.30 WIB dan direncanakan hingga pukul 17.00 WIB. Dengan dilaksanakannya vaksinasi ini diharapakan warga TNI AU Khususnya anggota Depohar 40 dan Depohar 70 lebih sehat sehingga tak takut terpapar virus Corona.

saat vaksinasi petugas kesehatan membagi dalam empat  tim. Dari mulai pemeriksaan data, skrining atau pemeriksaan singkat hingga proses vaksinasi dan observasi.

Setelah selesai disuntik, prajurit diminta untuk menunggu selama 30 menit lalu diberikan surat bukti telah divaksinasi. Kemudian akan menjalani proses vaksinasi kedua setelah 14 hari.

Petugas vaksinasi mengimbau bagi prajurit TNI AU yang telah divaksinasi agar tetap menjalankan protokol kesehatan ketat. Sebab, meski telah divaksinasi, sebelum antibodi terbentuk sempurna sekitar 28 hari usai mendapat suntik vaksin kedua masih berpotensi terpapar Covid-19.

Share:

Baca >>

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.  Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian ketiga sasaran hasil tersebut, maka Depo Pemeliharaan 40 perlu secara konkret melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan tujuan agar Depo Pemeliharaan 40 diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari  Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Guna memenuhi keinginan tersebut, Depo Pemeliharaan 40 terlebih dahulu perlu menyusun Rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang berisi program kegiatan dan hasil penilaian internal oleh Tim Penilai Internal Zona Integritas yang telah dibentuk di Depo Pemeliharaan 40. Hasil kerja dari tim penilai internal tersebut akan menjadi acuan Sathar-sathar di Depo Pemeliharaan 40 untuk mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM dari instansi atas yang berwenang.

Share:

Baca >>

Upacara dan Syukuran Dalam Rangka HUT Ke-57 Koharmatau di Gedung Omega Depohar 40

 

Upacara dalam rangka HUT Ke-57 Koharmatau dilaksanakan oleh segenap prajurit dan PNS di jajaran Koharmatau khususnya di Depohar 40.   Pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-57 Koharmatau ditengah pandemi Covid 19 kali ini dilaksanakan dengan sangat sederhana dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Upacara Peringatan Ke-57 Koharmatau di Depohar 40 yang Dilaksanakan di Gedung Omega dan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kadisbin Depohar 40 Letkol Lek Hendrawansyah. 

Kasau dalam Sambutannya yang di bacakan oleh Inspektur Upacara Letkol Lek Hendrawansyah menyampaikan bahwa "Kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang sangat cepat, sebagai komsekuensi logis dari disruptive tecnologi yang dibawa era Revolusdi Industri 4.0. Lompatan tersebut telah berdampak pada semakin dinamisnya spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara, sehingga mau tidak mau, kita harus beradaptasi menghadapi berbagai hal tersebut.  Dalam menjawab tantangan tersebut, koharmatau dan Depohar jajaran harus bekerja cepat, berpikir cerdas, kreatif dan inovatif, sehingga kesiapan alutsista akan terus terjaga dan dapat mendukung keberhasilan tugas TNI Angkatan Udara"

Setelah pelaksanaan upacara HUT Ke-57 Koharmatau dilaksanakan pemotongan nasi tumpeng sebagai tanda syukur atas apa yang telah dicapai oleh Koharmatau, khususnya Depohar 40.

Share:

Baca >>

Turnamen Volly Depohar 40

Selasa, 13 Okt 2020.   

Turnamen Volly Depohar 40 dalam rangka memeriahkan HUT ke-57 Koharmatau di ikuti oleh Anggota Militer dan PNS Depohar 40, dalam kegiatan ini selain untuk memeriahkan HUT Koharmatau, olahraga ini juga sebagai kegiatan pembinaan fisik dan kesemaptaan serta memupuk sprotifitas personel Depohar 40.

Share:

Baca >>

Ketahanan Pangan Sathar 43

Krisis pangan menghantui Indonesia sebagai dampak Pandemi Virus Corona atau Covid-19.  Pemerintah termasuk TNI - Polri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis pangan di masyarakat dengan cara memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif dengan menanami padi, sayur-sayuran hingga benih ikan di lahan yang sebelumnya tidak digunakan. 

Hal tersebut selain menjadi bentuk kemandirian dari anggota, hasil panen pun dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar secara berkelanjutan. 

Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan negara. Sehingga, seluruh elemen bangsa, termasuk TNI,  wajib berperan demi menjaga kedaulatan tanah air.

Share:

Baca >>

Ketahanan Pangan Sathar 42

Krisis pangan menghantui Indonesia sebagai dampak Pandemi Virus Corona atau Covid-19. Pemerintah termasuk TNI - Polri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis pangan. Misalnya memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif dengan menanami padi, sayur-sayuran hingga benih ikan di lahan yang sebelumnya tidak digunakan.

Hal tersebut selain menjadi bentuk kemandirian dari anggota, hasil panen pun dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar secara berkelanjutan

ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan negara. Sehingga, seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, wajib berperan demi menjaga kedaulatan tanah air.

Share:

Baca >>

Ketahanan Pangan Sathar 41

Krisis pangan menghantui Indonesia sebagai dampak Pandemi Virus Corona atau Covid-19. Pemerintah termasuk TNI - Polri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis pangan. Misalnya memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif dengan menanami padi, sayur-sayuran hingga benih ikan di lahan yang sebelumnya tidak digunakan.

Hal tersebut selain menjadi bentuk kemandirian dari anggota, hasil panen pun dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar secara berkelanjutan

ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan negara. Sehingga, seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, wajib berperan demi menjaga kedaulatan tanah air.

Share:

Baca >>

Ketahanan Pangan Staf Depohar 40

TNI dan Polri terus melakukan kegiatan gerakan ketahanan pangan demi menjaga stok nasional dan pemulihan ekonomi nasional perekonomian rakyat kecil, khususnya petani di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kegiatan ketahanan pangan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena di tengah situasi pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada segala bidan aspek kemasyarakatan, salah satunya pada bidang ketahanan pangan.

TNI AU khususnya Depohar 40 dalam kegiatan ketahanan pangan ini melakukan usaha pemanfaatan lahan kosong yang ada dilingkungan Markas Depohar 40 bidang pertanian dan peternakan dan hasilnya nanti dibagikan kepada seluruh anggota.

Share:

Baca >>

Upacara HUT Ke-75 TNI Secara Virtual Di Depohar 40

Bandung, 5 Oktober 2020.   

Pelaksanaan Upacara secara virtual dalam rangka HUT ke-75 TNI, di Gedung Omega Depohar 40 Lanud Sulaiman.  

Pelaksanaan Upacara HUT ini diikuti oleh seluruh anggota Militer dan PNS Depohar 40.   Upacara HUT ke 75 TNI kali ini dilaksanakan secara sederhana, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ditengah Pandemi Covid 19.

Share:

Baca >>

HUT 75 TNI - SINERGI UNTUK NEGERI

Sebelum kemerdekaan, ada nama Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) dan juga Pembela Tanah Air (PETA). KNIL merupakan tentara kerajaan Hindia-Belanda yang dibentuk ketika Perang Diponegoro berlangsung. Sementara PETA dibentuk pemerintahan Jepang yang dibentuk untuk melawan tentara sekutu pada tahun 1943.

Pada 14 Februari 1945, Komandan Pleton (Sodancho) PETA Supriyadi (Soeprijadi) memimpin pemberontakan untuk melawan tentara Jepang di Blitar. Supriyadi sempat meminta pendapat Sukarno sebelum melakukan pemberontakan.

"Apa yang tidak diketahui orang sampai sekarang ialah bahwa Sukarno sendiri tersangkut dalam pemberontakan ini. Bagi orang Jepang, maka pemberontakan PETA merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga sama sekali. Akan tetapi bagi Sukarno tidak. Aku telah mengetahui sebelumnya. Ingatlah bahwa rumahku di Blitar," kata Sukarno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams.

Sukarno kala itu merupakan pemimpin dari Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Namun waktu itu Sukarno meminta Supriyadi dkk untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Tetapi Supriyadi tetap memimpin pemberontakan yang berujung pada penangkapan sejumlah pimpinan PETA oleh tentara Jepang.

Supriyadi menghilang setelah pemberontakan itu. Hingga kini nasib Supriyadi masih menjadi misteri.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945. Setelah itu secara bertahap dibentuklah BKR Darat, BKR Laut, dan BKR Udara.

BKR memiliki kepengurusan di pusat dan sejumlah daerah. Tetapi ada pula daerah yang menolak dibentuk BKR dan akhirnya membuat lembaga serupa dengan penamaan sendiri.

Akhirnya pada 5 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang juga memasukkan para mantan anggota PETA. BKR Darat, Laut, dan Udara secara bertahap juga menyesuaikan penamannya.

Nama TKR sempat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tetapi kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tahun 1946.

Presiden Sukarno kemudian mengubah lagi nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. TNI merupakan gabungan dari TRI dan tentara elemen-elemen rakyat lainnya.

Jenderal Soedirman kemudian ditunjuk menjadi Panglima Besar pertama TNI. Meski nama TNI baru diberikan pada tanggal 3 Juni 1947, namun hari lahir kesatuan tersebut tetap diperingati setiap 5 Oktober.

Share:

Baca >>